Target PSN yang Dibiayai APBN Tahun 2024 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengkonfirmasi bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan selesai pada tahun depan. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat bahwa tahun 2024 akan menandai berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Ambisi kita adalah menyelesaikan PSN pada tahun 2024, dengan tetap memperhatikan prinsip clean and clear financing, yang berarti proyek-proyek ini tidak akan tergantung sepenuhnya pada APBN,” kata Airlangga dalam acara di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada tanggal 13 September 2023.
baca juga: Efektifitas pemanfaatan dana desa
Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa proyek PSN yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau mekanisme kerja sama lainnya akan tetap berlanjut. Ini mencakup skema pembiayaan non-APBN, seperti hak pengelolaan terbatas atau limited concession scheme, serta land value capture yang terkait dengan nilai tanah.
“Semua langkah ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo,” tambah Airlangga.
Selaku politikus dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga juga memberitakan berbagai jenis dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan PSN. Dukungan ini mencakup berbagai bentuk jaminan, seperti soft rent guarantee, serta jaminan penyelesaian masalah oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sesuai dengan amanat peraturan pemerintah.
Airlangga juga mencatat bahwa saat ini terdapat 68 proyek yang masih dalam tahap konstruksi, sementara 31 proyek dan 9 program tambahan telah beroperasi sebagian.
Dia juga menyitir data kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) yang menyebutkan bahwa 137 PSN menciptakan ekonomi ooutput sebesar Rp 1.670 triliun. Airlangga menilai hal itu menjadi sesuatu yang postif.
Dari total 137 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh Indonesia, rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Di Pulau Sumatera, terdapat 15 PSN dengan total nilai sebesar Rp 179 triliun.
2. Di Pulau Kalimantan, terdapat 16 PSN dengan total nilai sebesar Rp 81 triliun.
3. Di Pulau Sulawesi, terdapat 17 PSN dengan total nilai sebesar Rp 222 triliun.
4. Di Pulau Jawa, ada 50 PSN dengan total nilai sebesar Rp 244 triliun.
5. Di Bali Nusa, terdapat 15 PSN dengan total nilai sebesar Rp 8 triliun.
6. Di wilayah Maluku dan Papua, terdapat 10 PSN dengan total nilai setara Rp 104 triliun.
Demikianlah distribusi nilai proyek-proyek strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Komitmen Pemerintah- Target PSN yang Dibiayai APBN Tahun 2024
Komitmen pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah kunci dalam memajukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara. Berikut adalah beberapa aspek komitmen pemerintah dalam PSN:
- Pendanaan: Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan PSN. Ini termasuk alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pencarian sumber-sumber pendanaan lainnya seperti kerja sama dengan sektor swasta (KPBU), pinjaman luar negeri, dan lainnya.
- Penyelesaian Tepat Waktu: Pemerintah berupaya keras agar proyek-proyek PSN diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, serta tindakan proaktif untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul.
- Kualitas dan Keamanan: Pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek PSN memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman. Ini termasuk pengawasan mutu dan keamanan konstruksi serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan PSN secara transparan, sehingga informasi terkait proyek, anggaran, dan penggunaan dana dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas juga penting, dengan penanganan tindak lanjut terhadap masalah dan pelaporan secara berkala.
- Pemberdayaan Lokal: Pemerintah berusaha untuk melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal dalam pelaksanaan PSN. Ini mencakup pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penciptaan peluang kerja lokal, dan manfaat ekonomi bagi daerah sekitar proyek.
- Pemeliharaan dan Perawatan: Setelah selesai dibangun, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat infrastruktur PSN agar tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Ini termasuk perencanaan pemeliharaan rutin dan respons cepat terhadap kerusakan atau masalah.
- Perubahan Lingkungan: Pemerintah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek PSN dan berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam.
- Keselamatan Masyarakat: Pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek PSN, termasuk tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan bencana.
Komitmen pemerintah dalam PSN merupakan bagian integral dari upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memajukan infrastruktur yang mendukung pembangunan nasional.
Pilihan Editor: PSN di Pulau Rempang Berujung Konflik, Menko Airlangga: Pak Presiden Bilang Masalah Komunikasi
