REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 28,16 triliun telah dialokasikan kepada tiga perusahaan BUMN. Ketiga perusahaan ini adalah Hutama Karya, Indonesia Financial Group, dan Wijaya Karya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Kamis, 14 September 2023. Menurutnya, hasil dari diskusi dengan Badan Anggaran DPR menghasilkan alokasi PMN definitif sebesar Rp 28,16 triliun yang akan diberikan kepada ketiga BUMN tersebut.
Erick Thohir menjelaskan bahwa Hutama Karya (HK) akan menerima PMN sebesar Rp 18,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap 1 dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol ruas Kayu Agung Palembang – Betung, serta Bogor – Ciawi – Sukabumi.
Indonesia Financial Group (IFG) akan mendapatkan PMN sebesar Rp 3,56 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membantu penyelamatan pemegang polis Jiwasraya.
Sementara itu, Wijaya Karya (Wika) akan mendapatkan PMN sebesar Rp 6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat permodalan perusahaan dalam mendukung kebutuhan modal kerja untuk Proyek Strategis Nasional.
Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa terdapat PMN sebesar Rp 12,8 triliun yang akan disediakan sebagai Cadangan Investasi kepada BUMN lainnya. Namun, kepastian alokasi ini akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Komisi VI DPR RI.
Beberapa BUMN lain yang akan menerima PMN ini antara lain PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun untuk memperkuat permodalan, IndonesiaRE sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan, PT Pelni sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian kapal penumpang angkutan perintis.
Selain itu, PT INKA akan mendapatkan PMN sebesar Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi, PT PLN akan menerima Rp 5,86 triliun untuk proyek elektrifikasi desa, dan ID Food akan mendapatkan PMN sebesar Rp 832 miliar untuk memperkuat permodalan mereka.
Keputusan ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor BUMN di Indonesia melalui penyediaan modal yang memadai untuk mendukung proyek-proyek strategis dan operasional mereka.
“Ini yang sementara diskusi terakhir. Mudah-mudahan disetujui, tetapi mekanismenya memang seperti ini yang ditawarkan,” ujar Erick.
Sebagai informasi, Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU sebesar Rp 308,02 miliar.
Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 15 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
sumber : Antara
