Kapabilitas Sistem politik-Tolak ukur kinerja sistem politik

Proses politik sebagai sebagai pelaku sistem politik mengisyaratkan adanya kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem merupakan kemampuan sistem politik dalam menghadapi kenyataan dan tantangan. Dalam realitanya tidak semua sistem politik mempunyai derajat yang sama dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasanya sistem politik mempunyai ciri berstruktur dan menjalankan fungsi tetentu selain sebagai organsiasi subsistem yang berupa lembaga-lembaga politik baik formal maupun informal.

Kapabilitas Sistem Politik

idealnya, Segala sesutu dipastikan memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur kinerjanya. Misalnya dalam proses pembelajaran, ada mekanisme Ujian tulis, ujian lisan, ujian berbasis project dan lain sebagainya untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Termasuk dalam sistem politik. Salah satu indikator evaluasi untuk mengukur kemampuan sebuah sistem politik adalah kapabilitas sistem politik.

Lantas, apa kapabilitas sistem politik itu? Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sebuah sistem politik dalam ”menjawab” persoalan persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui kinerja sistem politik. Secara praktis, sistem politik dijalankan oleh negara. Dengan demikian negara dituntut memiliki kemampuan menjawab persoalan yang ada melalui kebijakan dan proses politiknya.

Dengan demikian, untuk mengetahui kemampuan sistem politik negara kita dapat menggunakan tools of analisys kapabilitas sistem politik. Tentu saja, ini bukan satu satu indikator mutlak, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi dan komponen politik negara.

Refleksi keberhasilan dalam proses politik

Proses politik sebagai refleksi keberhasilan sebuah sistem politik dapat dijadikan tolak ukur apa yang telah dilakukan oleh sistem politik. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan kapabilitas sistem. Kemampuan sistem ini dijadikan parameter realita politik.

Sudut pandang kapabilitas sistem ini berbeda dengan sudut pandang para pakar politik dalam pendekatan klasik. Pada masa Plato, Aristoteles  dan ilmuan sezamannya cenderung mengukur prestasi sistem politik dari sudut pandang moral. Teoritisi abad 18 dan 19 juga memandang prestasi sistem politik dari segi moral, etika dan sesuatu yang normatif.

Pendekatan kontemporer tentang keberhasilan sistem politik lebih melihat pada kemampuannya dalam menghadapi kenyataan dan tantangan (kapabilitas). Oleh karenanya teoritisi kontemporer saat ini memakai metode empirik sebagai perspektifnya. Pendekatan ini menjadikan tingkat prestasi (performance level) sebagai representasi dari kapabilitas-empirik sebuah sistem politik.

Tingkat prestasi ini melihat seberapa besar pengaruh lingkungan internal dan eksternal masyarakat serta lingkungan internasional. Dengan sudut pandang ini dapat dilakukan komparasi terhadap beberapa sistem politik yang pernah berlaku untuk mengetahui performance level-nya.

Komponen kapabilitas sistem politik

Kajian sistem politik dengan pendekatan kepabilitas sistem ini memberikan pemahaman terjadinya perubahan-perubahan politik baik dari suprastruktur maupun infrastruktur politik. Dengan adanya perubahan politik ini diharapkan terjadi pola hubungan baru untuk menciptakan equilibrium dalam sistem politik dengan memperhatikan input dan output fungsi politik.

Menurut Almond sistem politik mempunyai 6 kapabilitas untuk mengukur performance level sistem politik. Yaitu:

Kapabilitas Ekstraktif

yaitu kemampuan sistem politik dalam mengelola sumber-sumber material dan manusiawi dari lingkungan dalam maupun luar. Kemampuan ini dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya adalah jumlah sumber yang masuk ke dalam sistem politik dari berbagai tingkatan – baik tingkatan nasional, regional, maupun lokal – serta darimana sumber-sumber itu berasal.

Kapabilitas Distributif

yakni kemampuan suatu sistem politik dalam mengalokasikan atau mendistribusikan sumber-sumber material dan jasa-jasa kepada individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Distribusi pemerataan pembangunan, bantuan bencana alam, bantuan kepada penduduk miskin, pemerataan pendidikan pemerataan lapangan pekerjaan  merupakan bagian dari kapabilitas distributif

Kapabilitas Regulatif

yaitu kemampuan daripada sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu atau kelompok individu yang ada di dalam suatu sistem politik. Point ini biasanya dilakukan dengan cara menerapkan peraturan-peraturan secara umum, dimana tolok ukur penilaiannya terletak pada sejauh mana pola-pola tingkah laku dari pada individu-individu yang ada beserta berbagai bidang di dalamnya dapat diatur oleh suatu sistem politik

Pada umumnya kapabilitas regulatif ini mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat, hukum, sosial, ekonomi dan politik.

Hukum, bagaimana peraturan (regulation) pemerintah mampu mengendalikan perilaku individu/kelompok masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mencakup masalah pidana maupun perdata. Atau setidaknya meminimalisir terjadi pelanggaran tersebut

Sosial, regulasi pemerintah diharapkan dapat menjangkau aspek-aspek yang rentan terhadap masalah sosial. Masalah pengangguran, prostitusi sampai pada tingkat masalah birokrasi.

Ekonomi, kebijakan dan regulasi pemerintah seharusnya dapat mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat. Kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG misalnya, merupakan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi individu ataupun kelompok tertentu untuk memonopoli sektor tersebut.

Politik, sejauh mana regulasi pemerintah berpengaruh terhadap perilaku politik individu maupun kelompok (partai politik, organisasi politik formal ataupun informal). Misalnya regulasi revisi terbatas UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur calon independen, terlepas dari dikotomi positif atau negatif, peraturan ini berimplikasi pada perubahan perilaku politik masyarakat. Contoh lain usulan Susilo BY, untuk merubah sistem pemilu dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka merupakan usaha pengendalian perilaku politik elit partai untuk berebut simpati masyarakat. Hal ini diharapkan berimplikasi positif pada kinerja calon anggota dewan.

Baca Juga: Cara Pengajuan Kartu keluarga Untuk pasangan nikah siri

Kapabilitas simbolik

yakni kemampuan yang memberikan gambaran tentang efektifitas mengalirnya symbol-simbol dari suatu sistem politik ke dalam maupun ke luar. Kurangya kepercayaan lingkungan atas symbol-simbol itu, bisa menyebabkan timbulnya kritikan dan ejekan terhadapnya. Dan efektif tidaknya kepercayaan lingkungan atas symbol tersebut, merupakan salah satu faktor penting yang menetuklan tingkat kemampuan sistem politik

Dalam batasan kapabilitas simbolik ini pemerintah mempunyai simbol-simbol yang dijadikan gerakan politis untuk menjalankan fungsinya. Simbol tersebut mengandung makna eksplisit maupun implisit. Misalnya lambang palu arit untuk menyimbolkan organisasi terlarang di Indonesia (PKI) merupakan contoh kapabilitas simbolik secara eksplisit. Identifikasi PKI dengan lambang Palu Arit sebagai organisasi yang dibenci dapat diterima masyarakat menunjukkan keberhasilan kapabilitas simbolik. beberapa jargon politis seperti bersama kita bisa, pelabelan religiusitas terhadap partai tertentu, APBN untuk rakyat dll, merupakan simbol implisit dari partai politik dan kelompok kepentingan. Apabila jargon-jargon tersebut bisa diterima masyarakat dengan baik menunjukkan keberhasilakn kapabilitas simbolik tingkat Parpol atau kelompok kepentingan. Lambang pancasila merupakan contoh kapabilitas simbolik.

kapabilitas responsif

Kemampuan (kapabilitas) sistem politik juga diukur dengan menggunakan kemampuan sebuah sistem dalam merespon input politik untuk dijadikan pertimbangan dalam proses menghasilkan out put. Kapabilitas responsif dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah sistem politik dalam menerima tuntutan (masukan/input) politik yang kemudian diproses untuk mengeluarkan kebijkan politik (out put). Bagamana Input (masukan), tuntutan dan tekanan politik dari masyarakat Indonesia mempengaruhi out put dalam hal ini peraturan, kebijakan pemerintah Indonesia?

Kapabilitas responsif melahirkan dikotomi sistem politik dengan derajat kapabilitas responsif rendah (low responsive capability) dan derajat kapabilitas responsif tinggi (high responsive capability). Sebuah sistem politik dikatakan mempunyai derajat kapabilitas responsif rendah apabila dalam perumusan kebijakan, peraturan negara tersentralisasi pada penguasa atau golongan tertentu dalam sebuah sistem politik. Misalnya dalam sistem kerajaan, monarkhi ataupun sistem politik lain yang mencerminkan otoritas tunggal penguasa. Dengan demikian pengaruh pihak luar dan input politik sangat rendah dalam proses menghasilkan output politik.

Derajat kapabilitas responsif tinggi (lhigh responsive capability) sebuah sistem politik yang memasukkan pengaruh masukan (input) politik baik dari partai politik, kelompok kepentingan ataupun dari masyarakat secara langsung untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan (out put) politik. Dari dikotomi diatas analisahlah kapabilitas responsif sistem politik Indonesia.!!

Kapabilitas dalam negeri dan internasional

Unsur-unsur sistem politik saling berinteraksi yang pada akhirnya membentuk satu kesatuan yang kemudian melahirkan kapabilitas dalam negeri dan berpengaruh pada hubunganya dengan negara lain (kapabilitas internasional). Soliditas dan hubungan sinergis antar sub sistem politik melahirkan sebuah kemampuan sistem politik yang komprehensif dalam menjalankan fungsinya. Kemampuan (kapabilitas) masing-masing subsistem ini akan memancar dan berpengaruh dan dipengaruhi oleh negara lain yang kemudian disebut kapabilitas internasional.

Kapabilitas internasional ini bersifat interdependen dengan kapabilitas dalam negeri. Contoh: kapabilitas ekstraktif dalam negeri dipengaruhi oleh hasil dari perdagangan internasional. Kemampuan mengeksport/import dipengaruhi oleh kapabilitas ekstraktif dalam negeri. Dengan demikian keduanya bersifat interdependen.

Demikian uraian singkat mengenai kapabilitas sistem politik. Menurut kalian bagaimana kapabilitas sistem politik indonesia?